Bupati Kubu Raya Sujiwo menyampaikan rencana menuntaskan jalan poros ekonomi di Teluk Pakedai sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Pernyataan itu disampaikannya seusai menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 di Kecamatan Teluk Pakedai pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Ruas yang menjadi perhatian menghubungkan Sungai Nipah, Desa Madura, Teluk Pakedai II, Teluk Pakedai Hulu, dan Selat Remis. Pembangunan selanjutnya diarahkan menuju Teluk Gelam serta ruas lain secara bertahap. Sujiwo menargetkan jalan poros ekonomi Teluk Pakedai dapat tuntas pada 2027.
Menurutnya, akses yang lebih baik akan bermanfaat bagi warga sejumlah desa, di antaranya Tanjung Bunga, Kuala Karang, Seruat I, Selat Remis, Teluk Pakedai Hulu, Sungai Nibung, Teluk Pakedai II, Sungai Nipah, dan Desa Madura. Jalan tersebut diharapkan membantu mobilitas, kegiatan ekonomi, serta akses masyarakat ke pendidikan dan layanan publik.
Sujiwo menegaskan pembangunan wilayah harus mengikuti asas manfaat, prioritas, dan keadilan. Manfaat berarti kebijakan memberi dampak bagi warga; prioritas menempatkan kebutuhan yang mendesak di depan; sedangkan keadilan menuntut perhatian proporsional bagi seluruh wilayah. Ia mengatakan Teluk Pakedai selama bertahun-tahun belum memperoleh perhatian pembangunan secara maksimal.
Bupati juga menolak menjadikan pilihan politik sebagai dasar pembagian pembangunan. Walaupun menyebut dirinya kalah dalam pemilihan kepala daerah di wilayah itu, ia menegaskan warga Teluk Pakedai tetap memiliki hak yang sama atas pembangunan dan pelayanan pemerintah.
Selain jalan, pemerintah daerah berencana melanjutkan penerangan jalan umum. Pada 2026, alokasi pembangunan lampu jalan di wilayah tersebut disebut mencapai sekitar tiga hingga empat kilometer, dengan pekerjaan diharapkan mulai berjalan pada akhir Oktober. Sujiwo menilai jalan dan penerangan yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan serta berpotensi mengurangi kecelakaan dan peluang tindak kriminal.
Dalam kesempatan yang sama, Sujiwo menyoroti peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Ia menyebut 10 program pokok, empat kelompok kerja, dan Dasawisma sebagai unsur yang dapat membantu edukasi, pendataan, serta penyampaian informasi mengenai kondisi keluarga. Pendataan yang baik, menurutnya, memungkinkan kebutuhan warga lanjut usia, orang sakit yang terkendala biaya, balita dengan stunting, dan ibu hamil yang kurang pendampingan lebih cepat diketahui.
Sujiwo mengapresiasi kader PKK yang menjalankan tugas sosial tanpa honor khusus. Ia meminta camat dan kepala desa mendukung kegiatan TP-PKK, sekaligus mengajak pemerintah desa menjaga gotong royong setidaknya sebulan sekali meski anggarannya terbatas. Menurutnya, kekompakan pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan kader diperlukan agar kepentingan warga tetap menjadi prioritas.
About the Author
